Filipina desak Indonesia cabut larangan ekspor batu bara

Menteri Energi Filipina, Alfonso Cusi, telah mengimbau Indonesia untuk mencabut larangan ekspor batu baranya, dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan merugikan perekonomian yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk pembangkit listrik, kata Departemen Energi Manila, Senin.

Indonesia, pengekspor batubara termal terbesar di dunia, menangguhkan ekspor 1 Januari setelah perusahaan listrik negara melaporkan tingkat persediaan bahan bakar yang sangat rendah di pembangkit listrik domestiknya.

Langkah Filipina mengikuti permintaan serupa dari pemerintah Asia lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan.

Gugatan tersebut disampaikan Cusi dalam surat yang dikirimkan melalui Departemen Luar Negeri kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Arifin Tasrif, kata departemen energi dalam rilis berita, tanpa menyebutkan kapan surat itu dikirim.

Baca Berita Menarik Lainnya di GenBerita.com

Cusi telah meminta departemen luar negeri untuk menengahi dan mengajukan banding atas nama Filipina melalui mekanisme kerja sama Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara (ASEAN).  Larangan tersebut menyebabkan harga batu bara meroket di China dan Australia pada pekan lalu, menyebabkan kapal-kapal pengangkut batu bara ke pembeli utama seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan India mandek di Pulau Kalimantan, tempat pelabuhan batu bara itu berada.

Filipina masih sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, membeli sebagian besar kebutuhannya dari Indonesia dan pasokan yang lebih mahal dari Australia dan Vietnam. Menurut data pemerintah 4.444, pasokan batu bara Filipina pada  2020 sekitar 700-42,5 juta ton yang diimpor. Menurut sektor energi, listrik yang dihasilkan dari batu bara menyumbang sekitar 60% dari  bauran listrik negara, dan pada tahun 2021, negara ini akan memasok 2,3 juta  ton per bulan ke Indonesia untuk mengoperasikan pembangkit listriknya. Senator Win Gatchalian, ketua Komisi Energi Senat, mendesak Kementerian Energi untuk segera menyiapkan tindakan terhadap larangan ekspor, termasuk mencari pemasok potensial lainnya.